• Senin, 5 Desember 2022

Pemprov Tak Balas Somasi Soal Pengangkutan Batu Bara di Jambi, LBH-PI Jambi Komitmen Tempuh Penegakan Hukum

- Selasa, 18 Oktober 2022 | 21:29 WIB
Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi. (Ist)
Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi. (Ist)

Indonesiadaily.co.id, Jambi - Lembaga Bantuan Hukum Pranata Iustitia (LBH-PI) Jambi melayangkan somasi kepada Gubernur Jambi pada 12 Oktober 2022 lalu. Somasi tersebut mengenai pengelolaan pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi.

Namun hampir satu minggu sejak somasi diberikan, LBH-PI belum menerima jawaban secara resmi. Menyikapi keheningan tersebut, tim Advokat LBH-PI tetap berkomitmen terus melanjutkan upaya hukum seperti yang dicantumkan dalam somasi.

Dalam keterangan tertulisnya, LBH-PI menyampaikan pemerintah harus memberhentikan angkutan batu bara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut demi melindungi seluruh elemen masyarakat, seperti dilansir DETAIL.ID

"Perda Nomor 13 Tahun 2012 masih berlaku dan sampai hari ini tetap dikangkangi oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi," kata LBH-PI Jambi pada Selasa, 18 Oktober 2022.

Pihak LBH-PI juga menyebut pasal 5 ayat (1) dan (2) Perda tersebut merupakan sebuah perintah. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan. Jika tidak, pastinya mempunya sanksi, baik tindakan administratif dan pidana.

Selain itu, LBH-PI juga menyinggung soal Surat Edaran Nomor 1448/SE/DISHUB-3.1/XII/2021 Tentang penggunaan jalan publik angkutan batu bara, TBS, cangkang dan sebagainya. Mereka menduga adanya komitmen bersama antara Forkopimda Jambi untuk tidak menaati Perda Nomor 13 Tahun 2012 tersebut.

"Pernyataan dalam Surat Edaran tersebut berdasarkan komitmen bersama antara  Forkopimda Jambi. Perlu kami sampaikan siapapun yang mendukung angkutan batu bara melalui lintasan umum adalah upaya mendukung perbuatan melawan hukum," ujar LBH-PI Jambi.

Mengenai kebijakan Pemprov Jambi tentang pembatasan jumlah angkutan batu bara yakni 3.500 unit, LBH-PI menyebut hal tersebut bukanlah solusi. Kebijakan itu dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hukum serta dampak hukum.

LBH-PI mengatakan jika solusi yang paling tepat adalah menahan ego. Hal itu dapat dilakukan dengan menghentikan angkutan batu bara dan secepatnya merealisasikan jalan khusus atau jalur sungai untuk angkutan batu bara. 

Halaman:

Editor: Riana Sirait

Sumber: Detail.id

Tags

Terkini

Banjir di Depan Mata, Proyek BWSS VI Tak Kunjung Tiba

Selasa, 29 November 2022 | 19:18 WIB

Haul Syekh Abdul Qadir al Jailani di Jambi

Rabu, 23 November 2022 | 14:07 WIB

Kejurprov Tenis Meja Jambi, Muaro Jambi Juara 2

Senin, 21 November 2022 | 08:34 WIB

Banyuwangi Terendam Banjir, 3 Sungai Meluap

Senin, 17 Oktober 2022 | 20:19 WIB
X