JAKARTA (Indonesiadaily.co.id),- Untuk menjamin kebuthan batubara sebagai bahan bakar PLTU yang akan dikonversikan menjadi listrik oleh PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) perlu langkah dan kebijaksanaan pemerintah. Dari proyeksi Kementrian ESDM RI dibutuhkan 113 Juta Metrik Ton pasokan batubara selama 2021. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Ridwan menegaskan semua perusahaan produsen batu bara telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) mewajibkan secara tahunan kepada pemasok batu bara untuk mengalokasikan 25% dari produksinya untuk pasar dalam negeri, khususnya untuk kepentingan pembangkitan listrik. DMO dari target 550 juta metrik ton batubara adalah 137 juta metrik ton, sedangkan kebutuhan batubara untuk pembangkit tahun ini diproyeksikan 113 juta metrik ton. "Kebutuhan pasokan batubara ke PLN tidak boleh tidak cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, ada 54 perusahaan. Pemerintah sesuai kebijakan mengutamakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri,"jelas Ridwan baru ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyediaan sumber energi primer untuk ketenagalistrikan tetap terjamin di tengah kondisi cuaca ekstrem. Kepastian pasokan ini dilakukan dengan tetap mengamankan rantai pasok (supply chain) batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk dikonversi menjadi listrik oleh PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP). "Kami diminta mengawal betul jangan sampai ada gangguan yang berarti, termasuk mengamankan rantai pasokan," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers secara daring, Rabu (27/1). Pemerintah berupaya, sambung Rida, menjaga rantai pasok energi primer melalui menjaga reliability pembangkit, memaksimalkan produksi PLTU Independent Power Producer (IPP), dan mengoptimalisasi stok batubara dengan mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan pasokan. Selain itu, memaksimalkan penggunaan gas pembangkit PT PLN (Persero). "Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batubara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat sangat sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir," ungkap Rida. Upaya lainnya adalah mengganti penggunaan tongkang dengan kapal untuk pengiriman batubara, dan menggeser (menjadwal ulang) waktu perawatan pembangkit. Bahkan Rida sudah mengingatkan ke PLN dan IPP mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem. "Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman. Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di manapun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply chain," kata Rida, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementrian ESDM, https://www.esdm.go.id  (*)