Jakarta – indonesiadaily.co.id Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memperdalam rumusan tentang pengaruh identintas terhadap demokrasi di Indonesia. Kali ini menjadi lokasi observasi (lokos) kajian tersebut Kegiatan di Makassar, Sulawesi Selatan yang sebelumnya di Sumatra Utara pada Maret Lalu. Kegiatan ini dilakukan Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik Lemhannas selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 3 dan 4 Juni 2021. “Demokrasi Indonesia saat ini mengalami paradoks, kebebasan berekspresi saat ini diiringi suatu tantangan, yaitu dengan merebaknya politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melalui keterangan resmi Humas Lemhannas, Jumat (4/6/2021). Ia menilai, politik identitas dapat berbahaya dalam demokrasi karena terkait dengan sentimen primordialisme yang dimobilisasi oleh segelintir aktor untuk kepentingan politik, hal tersebut dinilai efektif dalam mendulang elektabilitas terlebih identitas yang diangkatnya adalah agama. Menurut Agus, apabila institusionalisasi politik berjalan dengan baik masyarakat akan dengan sendirinya percaya dan menentukan pilihan secara rasional, bukan dipengaruhi politik identitas yang sifatnya lebih emosional. Polarisasi yang tajam juga dapat terminimalisasi karena aspirasi politik masyarakat seharusnya telah terwadahi oleh partai politik dan pemilu, sehingga konflik fisik dan psikologis dapat dihindari, bergeser ke konflik yang terlembaga dalam parlemen maupun elektoral. “Namun kenyataannya, bagi masyarakat akar rumput (grass roots) yang plural dan masih didominasi budaya primordial patron-klien, penggunaan kebebasan hak untuk memilih sangat rentan dipengaruhi modus politik identitas, terutama identitas agama serta kedaerahan,” ujar Agus. Apabila hal tersebut terus berlanjut akan menyandera demokrasi dan menimbulkan segregasi, bahkan di beberapa wilayah politik identitas dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk gerakan disintegrasi dari NKRI. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut api politik praktis, sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut peran aktor dinilai penting dalam rangka menciptakan demokrasi yang inklusif serta membangun rasionalitas publik. Elite politik diharapkan memiliki sensibilitas sosial budaya agar mengedepankan narasi positif yang membangun, membimbing, dan mengembangkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam politik pembangunan dengan sehat, serta mampu hidup bersama dengan rukun. Lemhannas RI menilai fenomena identitas politik tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dan perlu dicari solusinya agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik menyusun Kajian Strategik Jangka Panjang tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan sumbangan pemikiran yang disampaikan. “Sumbangsih pemikiran bapak dan ibu sekalian diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah melalui FGD ini,” kata Agus. Pendalaman materi di Lokus Sumatra Utara pada Maret lalu memberikan suatu pencerahan, yakni untuk dapat mengelola fenomena politik identitas hendaknya perlu meningkatkan aspek demokrasi yang berkualitas dengan cara komunikasi politik yang menekankan kesepahaman dalam berpolitik untuk tetap berpegang teguh pada konsensus dasar kebangsaan. Pendidikan politik juga dinilai perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara positif di dalam politik demokrasi. Diharapkan pendalaman materi di Lokus Sulawesi Selatan dapat menambah sumbang saran pemikiran untuk mendapatkan rumusan tentang Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia.
