Merancang Kebijakan Pro-Poor Berdasarkan Data yang Beragam

Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan

SELAMA era Reformasi di Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pro-poor untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidaksetaraan di antara masyarakat.

Persoalan orang miskin dan berbagai atribut psikologis yang melekat pada mereka di negara kita memiliki dimensi yang sangat kompleks.

Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kaitan yang kompleks antara kemiskinan struktural dan kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis.

Fenomena ini membentuk suatu lingkaran setan yang sulit diputus, dimana kedua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Kemiskinan struktural telah menjadi dampak dari kegagalan pembangunan yang menyeluruh, terpicu oleh sejumlah faktor yang saling terkait.

Di antara faktor-faktor ini, korupsi memainkan peran sentral dalam merusak integritas institusi dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pengembangan masyarakat.

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang nyata juga memperparah situasi ini, dengan praktik monopoli dan ketidakadilan struktural yang menyebabkan pemarginalan sekelompok orang dalam masyarakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa anggapan umum yang menghubungkan orang miskin dengan ketidak adanya pekerjaan dan kurangnya usaha tidak selalu benar.

Atribut psikologis yang mungkin melekat pada sebagian orang miskin, seperti rendahnya rasa percaya diri atau perasaan tidak berdaya, seringkali adalah hasil dari kondisi sosial dan ekonomi yang sulit.

Lingkungan yang keterbatasan dan ketidakpastian finansial dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesejahteraan mental individu, sehingga sulit bagi mereka untuk meraih potensi penuh mereka.

Penting untuk memahami bahwa struktur sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan kesempatan dan akses bagi individu.

Kesenjangan yang terus membesar antara kelompok-kelompok sosial mengindikasikan bahwa bukanlah kemalasan atau kurang usaha yang membuat seseorang terjerat dalam kemiskinan, melainkan faktor-faktor struktural yang melekat dalam sistem.

Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan haruslah secara menyeluruh dan mencakup langkah-langkah yang melibatkan perbaikan struktural, pengentasan korupsi, redistribusi sumber daya, serta peningkatan kesetaraan dan akses kesempatan bagi semua individu.