Peran Komunikasi Politik Kader dalam Proses Pencalonan Perempuan Legislatif di Kota Jambi

Baca Juga: Layar Kampus 2023 Sukses Menggelar Diskusi Film Murah Tapi Bukan Murahan

Kota Jambi - Pemilihan umum legislatif di Indonesia menjadi momentum penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan merata. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah partisipasi perempuan dalam politik. Di Kota Jambi, peran komunikasi politik kader dalam proses pencalonan perempuan legislatif menjadi kunci penting dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas perwakilan perempuan di dalam parlemen.

 Komunikasi politik merupakan salah satu elemen yang tak terpisahkan dalam dunia politik. Dalam konteks pencalonan perempuan legislatif, komunikasi politik kader memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi persepsi dan dukungan masyarakat terhadap calon perempuan. Kader partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan, visi, misi, dan program kerja partai kepada masyarakat, sehingga menciptakan pemahaman yang kuat dan dukungan terhadap pencalonan perempuan.

 Di Kota Jambi, para kader partai politik telah aktif dalam menjalankan peran komunikasi politik dalam proses pencalonan perempuan legislatif. Mereka bertindak sebagai perantara antara partai politik dan masyarakat, dengan tujuan untuk menjelaskan dan meyakinkan mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Melalui komunikasi yang efektif, kader mampu membangun hubungan yang kuat dengan pemilih dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kualitas dan kemampuan calon perempuan.

 Selain itu, komunikasi politik kader juga melibatkan upaya memperluas jaringan sosial dan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan serupa. Kader partai politik secara aktif terlibat dalam dialog dan diskusi dengan berbagai komunitas, termasuk kelompok perempuan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini membantu memperkuat legitimasi dan kredibilitas calon perempuan serta membangun dukungan yang solid untuk pencalonan mereka.

 Komunikasi politik kader juga berperan penting dalam mengatasi stereotip dan prasangka terhadap perempuan di dunia politik. Dalam proses pencalonan, kader mampu menghadapi tantangan dan membangun narasi yang mempromosikan potensi dan kontribusi perempuan dalam politik. Mereka secara aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan memperkuat kesadaran akan pentingnya kehadiran perempuan di dalam parlemen untuk mewakili kepentingan yang beragam di masyarakat.

 Kegagalan komunikasi politik dalam  kaderisasi di parpol dinilai menjadi salah satu alasan parpol menarik calon anggota legislatif (Bacaleg) yang dibawanya asal-asalan atau politik praktis. Fenomena tersingkirnya caleg dari tempat lain merupakan salah satu kegagalan partai, terutama di internal kadernya. Inilah salah satu penyebab 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen masih belum tercapai. Kalaupun kuota 30% caleg terpenuhi sebagai syarat kualifikasi partai, caleg perempuan yang belum siap tentu akan mengalami banyak kendala ketika harus bersaing dengan caleg lain, baik perempuan maupun laki-laki, dalam memperebutkan suara. Meski nantinya akan ada yang terpilih, wakil rakyat yang duduk di parlemen akan kurang mumpuni di bidangnya. Rakyat ingin diwakili oleh orang-orang yang terampil dan peka terhadap isu-isu sosial yang berkembang di lapangan. Sehingga dibutuhkan keseriusan dari parpol untuk menjalankan kaderisasi dengan baik agar afirmatif 30% keterwakilan perempuan di parlemen dapat terpenuhi.

 Dalam proses perpolitik, partai politik dituntut untuk menyiapkan generasi atau kader yang akan menjadi narasumber dalam proses rekrutmen politik. Pembentukan kader erat kaitannya dengan bagaimana partai politik memberikan pembinaan kepada kadernya. Kader yang dimaksud adalah orang-orang yang akan dipersiapkan menjadi anggota, instansi, pengurus, politisi di berbagai tingkatan. Pembentukan kader berkaitan dengan kemampuan partai untuk membentuk seseorang menjadi kader partai, yang erat kaitannya dengan akar-akar partai politik.

 Seyogyanya, partai politik harus melaksanakan pendidikan dan kepemimpinan politik bagi anggotanya. Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, pemerintah, termasuk partai politik, dan peserta didiknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman terhadap nilai, norma, dan simbol yang dianggap ideal dan baik bagi pendidik politik. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Pelaksanaan kegiatan kaderisasi menjadi dasar bagi kader untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Minimnya intensitas pendidikan politik berpengaruh besar terhadap eksistensi partai di masyarakat, karena pendidikan politik dilakukan untuk mengembangkan kader agar lebih militan dan loyal kepada masyarakat.

 Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kaderisasi belum matang. Perencanaan tersebut terlihat dari belum adanya seleksi yang memadai untuk merekrut kader berdasarkan kualifikasi. Pengkaderan yang dijalankan harus diikuti oleh setiap jenjang kader, baik kader baru, memiliki prestasi maupun sudah berpengalaman lama dalam organisasi partai politik.

Mayoritas parpol di Jambi dan Indonesia pada umumnya saat ini belum mampu menjalankan pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang tepat, karena parpol masih dipengaruhi oleh politik kekerabatan, serta mekanisme kaderisasi instan dari artis atau orang populer untuk mendapatkan keuntungan. suara saat pemilihan umum. Akibatnya banyak kader partai yang menjadi pemimpin namun tidak memiliki kemampuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan seringkali menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok.

Pada umumnya dalam proses kaderisasi, parpol akan mentransfer pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepartaian kepada kadernya. Apa prinsip, garis perjuangan, dan ideologi partai politik, serta nilai-nilai idealisme. Dimana setiap parpol memiliki nilai idealisnya masing-masing.

Nilai-nilai kepartaian bisa berupa ide-ide politik yang dianggap penting, karena ide-ide tersebut mengandung agenda yang harus dibicarakan. Partai politik tanpa gagasan tidak memiliki dasar eksistensi dan tidak dapat menjalankan tugas apa pun dalam konteks politik, karena gagasan dalam hal ini mewakili identitas inti partai dan memberikan cetak biru solusi alternatif atas masalah masyarakat saat ini.

Ada beberapa kendala bagi perempuan untuk berkembang di partai politik, baik di tingkat lokal maupun nasional di Indonesia, terutama sebagai anggota parlemen. Misalnya, tidak ada anggota sayap perempuan yang stabil, misalnya kurangnya dana untuk mendukung forum-forum perempuan di partai politik, tetapi ada juga partai politik dengan sistem pengkaderan yang baik seperti PKS. Kendala lain seperti kurangnya latar belakang pengetahuan dari perempuan. itu adalah tugas anggota parlemen untuk memperjuangkan masalah kesetaraan perempuan.