Tantangan dan Solusi dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Jambi

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Indonesia memiliki 2.161 komunitas adat per 9 Agustus 2022, yang tersebar luas di berbagai wilayah.

Dari jumlah tersebut, komunitas adat terbanyak terdapat di Kalimantan, dengan 750 komunitas. Di Sulawesi, terdapat 649 komunitas adat, sementara di Sumatera terdapat 349 komunitas.

Wilayah Maluku memiliki 175 komunitas adat, sementara di Bali dan Nusa Tenggara terdapat 139 komunitas adat.

Di Papua, tercatat ada 54 komunitas adat, sementara di Jawa terdapat 45 komunitas adat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tahun 2022).

Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya dan warisan tradisional yang dimiliki oleh Indonesia.

Namun, juga menunjukkan kompleksitas dalam mengelola hak-hak, perlindungan, dan pemberdayaan komunitas adat di seluruh wilayah.

Tingginya jumlah komunitas adat di Indonesia, seperti yang tercatat hingga 9 Agustus 2022, mencerminkan keragaman budaya dan keberagaman etnis di seluruh negeri.

Setiap komunitas adat memiliki ciri khas, bahasa, adat istiadat, serta pengetahuan tradisional yang kaya.

Namun, di balik kekayaan ini seringkali terdapat tantangan dan kesulitan yang perlu diatasi guna memastikan keberlangsungan budaya dan kehidupan komunitas tersebut.

Dalam konteks Provinsi Jambi, Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Jambi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan keberagaman social.

Data yang dirilis oleh Dinas Sosial, Penduduk, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa ada sekitar 4.781 individu yang merupakan bagian dari komunitas ini.

Mereka tersebar di 6 kabupaten ((Bungo,Tebo, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjab Barat), 23 kecamatan, dan 46 desa di Provinsi Jambi.

Jumlah tersebut mengindikasikan keberadaan sejumlah kelompok masyarakat yang menjaga tradisi dan pengetahuan turun-temurun.

Angka ini mencerminkan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas adat dalam konteks lokal, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang.